Pemukulan Mahasiswa Saat Demo, Andre: “Diamnya Aparat Bentuk Persetujuan atas Kezaliman”
Pontianak, Borneobarat.com-Sejumlah mahasiswa mengaku menjadi korban pemukulan oleh orang-orang tak dikenal saat menggelar demonstrasi di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa, 20 Oktober 2026. Insiden tersebut terjadi di tengah ketegangan antara mahasiswa dan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Fungsionaris PTKP Badko HMI Kalimantan Barat, Andre Sarkasih, mengecam dugaan penganiayaan terhadap mahasiswa tersebut. Ia juga menyoroti sikap aparat pengamanan yang dinilai tidak menunjukkan respons tegas ketika kekerasan terjadi.
“Saya kecewa terhadap aparat pengamanan yang terkesan membiarkan penganiayaan terjadi kepada mahasiswa,” kata Andre dalam keterangannya Pada Rabu (21/10/2026)
Menurut Andre, mahasiswa datang untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah. Namun, aksi tersebut justru diwarnai dugaan kekerasan oleh kelompok berpakaian preman yang identitasnya belum diketahui secara pasti.
Ia menuding kelompok tersebut sebagai “tukang pukul” yang dipelihara rezim. Andre juga mempertanyakan sikap aparat keamanan yang dinilainya terkesan membiarkan insiden itu berlangsung.
“Aspirasi yang hendak disampaikan malah berbuah bogem mentah dari oknum tukang pukul peliharaan rezim. Kemudian fatalnya adalah aparat keamanan terkesan ‘menikmati’ hal tersebut,” Ujarnya.
Andre menilai, sikap diam aparat di tengah dugaan penganiayaan terhadap mahasiswa merupakan persoalan serius. Ia menganggap aparat seharusnya memastikan keamanan peserta aksi, bukan membiarkan kekerasan terjadi ketika warga menyampaikan pendapat di muka umum.
“Diamnya aparat keamanan atas penganiayaan yang dilakukan terhadap mahasiswa adalah bentuk persetujuan atas perbuatan zalim,” kata Andre.
Atas kejadian tersebut, Andre mendesak aparat penegak hukum mengusut insiden itu dan menangkap pihak-pihak yang terbukti melakukan pemukulan terhadap mahasiswa.
“Oleh sebab itu, saya meminta aparat penegak hukum menangkap para tukang pukul peliharaan rezim tersebut,” ujarnya.
Aksi gabungan mahasiswa Kalimantan Barat pada Selasa itu berlangsung di dua lokasi, yakni Kantor Gubernur Kalbar dan Kantor DPRD Kalbar, dengan massa yang berbeda. Demonstrasi di Kantor Gubernur berakhir ricuh setelah terjadi ketegangan antara mahasiswa dan petugas Satpol PP.
Dugaan pemukulan tersebut menambah sorotan terhadap pengamanan demonstrasi di lingkungan pemerintahan daerah. Penanganan insiden ini perlu dilakukan melalui penyelidikan yang objektif untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat serta memastikan pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan unsur pidana.
