Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Anak di Pontianak, Kuasa Hukum Tekankan Pendampingan Psikologis
Pontianak, Borneobarat.com – Penanganan dugaan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan Sekolah Rakyat Kota Pontianak dinilai perlu memperhatikan aspek pemulihan psikologis korban. Pendampingan tersebut dianggap penting agar anak mendapatkan perlindungan dan dukungan selama proses hukum berlangsung.
Ketua Lembaga Bantuan Hukum Humanity Women Children Indonesia (HWCI) Kalimantan Barat, Eka Nurhayati Ishak, mengatakan pihaknya telah menerima kuasa dari keluarga korban untuk mengawal penanganan perkara yang dilaporkan sejak Juli 2026.
Menurut Eka, penanganan kasus yang melibatkan anak tidak boleh hanya berfokus pada proses hukum. Pemenuhan hak korban, termasuk pendampingan psikologis, juga harus menjadi perhatian agar kondisi mental dan proses pemulihan anak tetap terjaga.
Ia menjelaskan, tim kuasa hukum yang mendampingi keluarga korban terdiri dari tujuh advokat perempuan dari HWCI Kalimantan Barat.
“Kami berkomitmen menjaga dan melindungi hak-hak anak, terutama yang berkaitan dengan korban. Namun, karena pihak yang diduga sebagai pelaku juga masih di bawah umur, maka kita akan memberikan dan membantu hak-hak tersebut. Dalam hal ini, kami fokus pada kebijakan dari Dinas Sosial Kota Pontianak dan Wali Kota yang melaksanakan program pemerintah,” kata Eka, Sabtu (31/10/2026).
Eka menilai, perhatian terhadap kondisi psikologis anak perlu berjalan seiring dengan proses penanganan hukum. Sebab, perlindungan terhadap anak tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian perkara, tetapi juga memastikan hak-hak mereka tetap terpenuhi.
Dalam perkara tersebut, korban merupakan anak berusia 8 tahun. Sementara itu, anak-anak yang disebut sebagai terduga pelaku juga masih di bawah umur.
Eka menegaskan, pihaknya turut memperhatikan hak anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, penanganan perkara diharapkan tetap mengedepankan perlindungan anak dan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dukungan terhadap pengawalan kasus ini juga disampaikan Ketua DPP Ormas Mangkok Merah Kalbar, Iyen Bagago. Ia menilai keamanan dan pengawasan terhadap anak di lingkungan sekolah perlu menjadi perhatian bersama.
“Kami mendukung agar kasus ini diproses sesuai aturan yang berlaku. Orang tua menitipkan anak-anak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, sehingga kejadian seperti ini sangat disayangkan,” ujarnya.
Iyen mengatakan pihaknya siap bersama kuasa hukum mengawal perkembangan penanganan perkara tersebut. Ia juga berharap pihak sekolah dan Dinas Sosial memperhatikan keamanan serta perlindungan anak selama berada di lingkungan pendidikan.
Penanganan kasus ini diharapkan tidak hanya memberikan kepastian dalam proses hukum, tetapi juga memastikan anak korban memperoleh perlindungan, pendampingan psikologis, dan pemulihan yang dibutuhkan.
