Kasus Dugaan Pelecehan di Sekolah Rakyat, Kuasa Hukum Soroti Tanggung Jawab Pengelola
Pontianak, Borneobarat.com – Kasus dugaan pelecehan terhadap seorang siswa di Sekolah Rakyat Pontianak turut menyoroti tanggung jawab pihak pengelola dalam memastikan keamanan dan perlindungan anak di lingkungan pendidikan.
Orang tua siswa melalui kuasa hukumnya dari LBH HWCI Kalbar, Eka Nurhayati Ishak, berencana menempuh langkah hukum terhadap pihak yang dinilai memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas pengelolaan sekolah tersebut.
Eka mengatakan, langkah hukum itu berkaitan dengan dugaan kelalaian dan pembiaran dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang berlokasi di Jalan Flora, Kota Pontianak.
“Kami ada berencana melaporkan seseorang yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang patut menanggung semua permasalahan ini, terkait dengan pengelolaan Sekolah Rakyat,” kata Eka saat ditemui di Polresta Pontianak pada Selasa (3/11/2026).
Ia belum bersedia mengungkapkan secara terbuka pihak yang akan menjadi sasaran laporan. Menurutnya, tim kuasa hukum telah mempertimbangkan dugaan kelalaian dan pembiaran yang dinilai memiliki dasar untuk diproses secara hukum.
“Kita tunggu saja, laporan kami ini akan tertuju ke siapa karena kami sudah menghitung dan mempertimbangkan letak kelalaian, letak pembiarannya ini memenuhi unsur untuk dilaporkan sebagai penanggung jawab Sekolah Rakyat yang ada di Jalan Flora Kota Pontianak,” tambahnya.
Kasus ini sebelumnya mencuat setelah seorang siswa di sekolah tersebut diduga menjadi korban pelecehan oleh dua siswa lainnya. Peristiwa itu kemudian memunculkan perhatian terhadap sistem pengawasan dan perlindungan anak di lingkungan sekolah.
Dalam konteks tersebut, pihak yang memiliki kewenangan atas pengelolaan Sekolah Rakyat diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengawasan serta langkah perlindungan yang diterapkan untuk menjaga keamanan siswa.
