Gubernur Norsan Minta Pertamina dan PLN Percepat Penanganan Kendala Energi
Pontianak, Borneobarat.com – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, meminta Pertamina dan PLN memperkuat koordinasi serta mempercepat penanganan kendala pasokan energi yang berdampak pada masyarakat, mulai dari distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga pemadaman listrik bergilir.
Arahan tersebut disampaikan Ria Norsan saat memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Pertamina, PLN, dan perangkat daerah terkait di ruang kerja Gubernur Kalbar, Rabu (21/10/2026).
Rapat tersebut membahas kendala distribusi BBM, khususnya ke wilayah pedalaman dan pesisir, serta penanganan pemadaman listrik bergilir yang saat ini dirasakan masyarakat.
Gubernur menegaskan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus mengupayakan solusi agar masyarakat lebih mudah memperoleh BBM bersubsidi. Aspirasi masyarakat, termasuk nelayan di sejumlah wilayah pesisir, turut menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut.
“Semua akan kita upayakan untuk masyarakat agar tidak sulitlah untuk mencari BBM bersubsidi,” ungkap Ria Norsan.
Ia meminta seluruh instansi terkait dan badan usaha sektor energi memperkuat koordinasi dan pengawasan, sekaligus mempercepat pelaksanaan langkah-langkah penanganan di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga kelancaran distribusi BBM dan meminimalkan dampak pemadaman listrik terhadap aktivitas masyarakat.
Dalam rapat itu, Sales Area Manager Pertamina Kalbar menjelaskan bahwa distribusi BBM ke sejumlah wilayah pedalaman, seperti Sintang, Putussibau, Melawi, dan Landak, menghadapi tantangan geografis serta kendala transportasi akibat surutnya muka air Sungai Kapuas.
Depot di Sintang sempat mengalami kendala pasokan melalui jalur kapal. Sebagai langkah penanganan, Pertamina mengoptimalkan pasokan melalui Terminal BBM Pontianak.
Pertamina juga menambah sekitar 27 unit mobil tangki untuk memperkuat distribusi melalui jalur darat. Selain itu, sejumlah area istirahat disediakan bagi awak mobil tangki guna mendukung pengiriman BBM ke wilayah yang memiliki jarak tempuh jauh dari Pontianak.
Sementara itu, GM PLN Wilayah Kalimantan Barat, Maria Goreti, menjelaskan bahwa pemadaman listrik bergilir berkaitan dengan pemeliharaan mayor atau *major overhaul* Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Ketapang.
Pemeliharaan tersebut diperkirakan berlangsung sekitar 54 hari. Selama proses itu, sistem kelistrikan mengalami keterbatasan daya sehingga PLN perlu mengatur pasokan untuk menjaga keandalan sistem.
PLN berupaya meminimalkan dampak terhadap masyarakat dengan mengatur pemadaman pada malam hari. Durasi pemadaman di setiap lokasi terdampak ditargetkan maksimal dua jam.
“Untuk pemeliharaan di PLTU Ketapang sendiri, karena ini memasuki masa major overhaul, berlangsung selama 54 hari. Defisit daya mampu yang terjadi hanya pada malam hari, dan kami upayakan setiap lokasi yang terdampak padam, maksimal dua jam sudah bisa normal kembali,” jelas Maria Goreti.
Melalui koordinasi tersebut, Pemprov Kalbar mendorong Pertamina dan PLN terus menjalankan langkah penanganan sesuai kewenangan masing-masing, mempercepat penyelesaian kendala di lapangan, serta menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga kelancaran pasokan BBM dan meningkatkan keandalan layanan listrik di Kalimantan Barat.
