Eka Nurhayati Ingatkan Isu Narkotika dan Senjata dalam Kasus Gang Angket Harus Berdasarkan Bukti
Pontianak, Borneobarat.com – Advokat sekaligus Ketua LBH HWCI Kalimantan Barat, Eka Nurhayati Ishak, mengingatkan masyarakat agar membedakan antara dugaan, informasi yang beredar, dan fakta hukum yang terbukti di persidangan dalam perkembangan perkara Gang Angket di Pengadilan Negeri Pontianak.
Menurut Eka, isu mengenai narkotika dan senjata yang berkembang dalam pemberitaan harus disikapi secara objektif dan tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta pidana sebelum didukung alat bukti serta diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pernyataan tersebut disampaikan Eka dalam menyikapi perkembangan persidangan perkara Gang Angket, khususnya perubahan agenda dari pembacaan tuntutan menjadi pemeriksaan pembuktian tambahan.
Ia menegaskan bahwa proses peradilan harus menjadi ruang untuk menguji alat bukti dan menemukan fakta hukum, bukan tempat membangun kesimpulan berdasarkan asumsi atau tekanan opini publik.
“Masyarakat harus membedakan antara dugaan, informasi yang beredar, dan fakta hukum yang terbukti di persidangan,” demikian penegasan Eka dalam pernyataan hukumnya.
Eka menjelaskan, apabila terdapat dugaan tindak pidana lain di luar surat dakwaan, penanganannya harus dilakukan berdasarkan alat bukti dan mekanisme hukum yang berlaku. Informasi yang beredar di tengah masyarakat tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk menyimpulkan seseorang telah melakukan tindak pidana.
“Kita tidak boleh membenarkan tindak pidana apa pun. Namun, kita juga tidak boleh membangun kesimpulan hukum berdasarkan asumsi ataupun tekanan opini publik,” tegasnya.
Selain menyoroti isu tersebut, Eka juga menjelaskan bahwa perubahan agenda persidangan tidak otomatis berarti proses sebelumnya cacat hukum atau majelis hakim telah melakukan kesalahan.
Menurutnya, pembukaan kembali pemeriksaan persidangan merupakan mekanisme yang dimungkinkan dalam hukum acara pidana sepanjang terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan hak seluruh pihak tetap terlindungi.
Ia menilai, hal terpenting dalam proses peradilan bukan semata-mata kecepatan menjatuhkan putusan, melainkan kecukupan pemeriksaan dan pembuktian untuk membantu hakim memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.
Eka juga mengingatkan bahwa perdamaian antara para pihak tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana. Perdamaian dapat menjadi salah satu pertimbangan hukum sepanjang relevan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya menghormati independensi hakim sekaligus menjaga akuntabilitas peradilan. Masyarakat, aparat penegak hukum, praktisi hukum, dan media massa diharapkan mengawal proses hukum secara objektif tanpa mengabaikan hak setiap pihak.
“Keadilan tidak boleh dikorbankan demi kecepatan, tetapi keadilan juga tidak boleh ditunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Eka berharap perkembangan perkara Gang Angket dapat menjadi sarana edukasi hukum bagi masyarakat Kalimantan Barat, terutama mengenai pentingnya pembuktian, penghormatan terhadap proses peradilan, dan penggunaan informasi secara bertanggung jawab.
Ia mengajak masyarakat untuk mengawal proses hukum berdasarkan pengetahuan dan fakta, bukan prasangka, sembari tetap menghormati kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara.
