Titik Panas Mulai Terdeteksi, Norsan Perkuat Mitigasi Karhutla di Kalbar
Pontianak, Borneobarat.com, – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat langkah mitigasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul meningkatnya potensi kebakaran di tengah musim kemarau. Gubernur Kalbar Ria Norsan meminta jajaran terkait meningkatkan pengawasan titik panas, mempercepat respons di lapangan, serta mengintensifkan upaya pencegahan.
Penguatan penanganan tersebut dibahas Norsan dalam rapat koordinasi bersama instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (1/9/2026).
Rapat membahas langkah strategis menghadapi potensi peningkatan karhutla, mulai dari pemantauan titik panas, kesiapsiagaan personel dan peralatan, hingga upaya pencegahan agar kebakaran tidak meluas.
Usai rapat, Norsan memantau perkembangan titik panas melalui Command Center Pusdalops BPBD Kalbar. Dari pemantauan tersebut, sejumlah titik panas terdeteksi tersebar di beberapa kabupaten.
Untuk memastikan kondisi di lapangan, Norsan bersama jajaran kemudian meninjau salah satu lokasi yang terindikasi terdapat titik panas di wilayah Kabupaten Kubu Raya.
Norsan menilai pengawasan di lapangan perlu diperkuat, terutama untuk mencegah aktivitas pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara membakar. Kondisi cuaca yang panas dan minim curah hujan dinilai meningkatkan risiko kebakaran meluas.
“Kita menghimbau bahwa jangan dulu membakar lahan pada saat panas ini. Yang membakar ini bukannya peladang, tapi masyarakat Kalimantan Barat. Kita lihat kemarin di daerah Lintang Batang terbakar itu tidak ada ladang. Mohon penegakan hukumnya kalau bisa benar-benar ditegakkan dan benar-benar diawasi,” tegas Norsan.
Menurut Norsan, karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan sosial dan kesehatan masyarakat, terutama ketika kebakaran menghasilkan kabut asap.
“Dengan cara membakar itu dengan harapan bahwa kebunnya tidak perlu ditebas lagi dan tidak perlu keluar biaya besar, tapi menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Berapa banyak yang menderita karena ISPA,” ujarnya.
Karena itu, Norsan meminta langkah pencegahan dilakukan lebih awal dan tidak menunggu hingga kebakaran terjadi. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, menurutnya, perlu ditingkatkan sejak memasuki musim kemarau.
“Pencegahan bisa juga kita lakukan dengan sosialisasi, kemudian kita buat spanduk atau buat ajakan untuk tidak membakar dan lain sebagainya. Ini yang saya lihat belum dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Harusnya itu yang dilakukan karena sudah tahu musim kemarau dari BMKG sehingga BPBD mulai bergerak,” katanya.
Selain pencegahan, Pemprov Kalbar akan memperkuat patroli dan pemantauan lapangan, meningkatkan kesiapsiagaan posko, serta mengoptimalkan operasi pemadaman apabila ditemukan titik api.
Upaya pemadaman juga akan didukung dengan penggunaan water bombing untuk menjangkau titik api yang berada di lahan gambut maupun kawasan yang sulit diakses melalui jalur darat.
Norsan menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan koordinasi lintas sektor. Pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat harus mengambil peran sesuai kewenangan masing-masing agar pencegahan maupun penanganan kebakaran dapat dilakukan secara cepat dan efektif.
Dengan penguatan pengawasan, kesiapsiagaan, serta respons pemadaman di lapangan, Pemprov Kalbar berharap potensi karhutla dapat ditekan sejak dini sehingga dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat dapat diminimalkan.
