Rp60 Miliar Disiapkan untuk Perkuat Penanganan Karhutla dan Dampak Asap di Kalbar
Pontianak, Borneobarat.com , – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan dukungan anggaran mencapai sekitar Rp60 miliar.
Anggaran tersebut berasal dari alokasi pemerintah daerah sebesar Rp20 miliar dan tambahan dukungan pemerintah pusat sebesar Rp40 miliar melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan, tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan penanganan karhutla, baik dalam operasi pemadaman maupun penanganan dampak yang ditimbulkan.
“Pokoknya untuk penanganan karhutla, baik itu untuk operasional, biaya sarana dan prasarana, dan juga untuk keperluan yang melakukan pemadaman,” kata Norsan.
Menurut Norsan, dukungan anggaran tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat kerja petugas yang berada di lapangan. Kebutuhan operasional, sarana dan prasarana hingga dukungan bagi personel pemadam diharapkan dapat terpenuhi selama penanganan berlangsung.
Selain pemadaman, anggaran tersebut juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak karhutla dan kabut asap. Di antaranya penyediaan logistik, air bersih, pelayanan kesehatan serta kebutuhan darurat lainnya.
Norsan mengatakan, pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan karhutla di sejumlah wilayah Kalbar. Kondisi dan kebutuhan penanganan di lapangan juga akan dilaporkan kepada pemerintah pusat untuk memastikan dukungan dapat disesuaikan dengan situasi terkini.
Penanganan karhutla menjadi salah satu perhatian dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar Tahun Anggaran 2026 yang telah mendapat persetujuan DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Kalbar terkait persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, pemerintah pusat memberikan dukungan tambahan sebesar Rp40 miliar melalui BTT.
Dengan tambahan tersebut, total dukungan anggaran untuk penanganan karhutla di Kalbar mencapai sekitar Rp60 miliar.
Pemerintah berharap penguatan anggaran ini dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam merespons karhutla secara cepat dan efektif, sekaligus mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, aktivitas masyarakat dan kondisi lingkungan.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat penanganan karhutla secara terpadu, mulai dari pemadaman hingga pemenuhan kebutuhan masyarakat selama kondisi darurat.
