Norsan Perkuat Operasi Udara dan Pencegahan Karhutla Usai Ratas dengan Presiden

Foto. Jajaran Forkopimda Kalbar yang mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden RI Prabowo Subianto. Borneobarat.com/Istimewa

Pontianak, Borneobarat.com, – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan meningkatkan operasi darat, water bombing, patroli, serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Langkah tersebut menjadi tindak lanjut hasil Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Rabu (16/9/2026).

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengikuti ratas yang dipimpin Presiden Prabowo secara daring. Dalam kegiatan tersebut, Norsan didampingi Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalimantan Barat, dan Danlanud Supadio.

Ratas turut diikuti Menteri Dalam Negeri, Kapolri, Panglima TNI, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta sejumlah gubernur dan unsur Forkopimda.

Pertemuan membahas perkembangan penanganan berbagai bencana di Indonesia, termasuk evaluasi penanganan karhutla.

Dalam laporan Kepala BNPB, luas area karhutla yang masih terbakar secara nasional tercatat sekitar 393,8 hektare dan tersebar di enam provinsi. Penanganan dilakukan melalui operasi terpadu dengan mengerahkan kekuatan di darat maupun udara.

Norsan mengatakan, meski sebagian besar karhutla telah berhasil ditangani, kewaspadaan tetap perlu dipertahankan. Terlebih, kebakaran di lahan gambut memiliki karakteristik berbeda karena api dapat bertahan di bawah permukaan tanah dan kembali muncul setelah api di permukaan berhasil dipadamkan.

“Karhutla belum selesai. Memang sebagian besar sudah berhasil kita tangani, tetapi masih ada yang membutuhkan penanganan. Apalagi karakteristik lahan gambut membuat api berpotensi muncul kembali,” ujar Norsan.

Karena itu, Pemprov Kalbar bersama seluruh unsur terkait akan mempertahankan operasi darat untuk menangani titik api secara langsung. Dukungan dari udara melalui water bombing juga terus disiapkan sesuai kondisi di lapangan.

Selain pemadaman, patroli dan pemantauan diperkuat untuk mendeteksi kemunculan titik api baru sedini mungkin.

“Operasi darat, operasi udara, patroli dan pencegahan harus terus kita perkuat sampai kondisi benar-benar aman,” tegasnya.

Upaya penanganan juga dilakukan melalui OMC untuk membantu meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah yang membutuhkan. Namun, pelaksanaan operasi tersebut masih menghadapi tantangan karena kondisi atmosfer relatif kering dan pertumbuhan awan hujan masih terbatas.

“OMC tetap kita dukung dan operasi udara juga terus berjalan sesuai kondisi di lapangan. Tetapi kondisi cuaca masih menjadi tantangan. Karena itu, sembari menunggu hujan alami membaik, penanganan di darat dan upaya pencegahan harus tetap berjalan,” kata Norsan.

Berdasarkan hasil evaluasi, penanganan karhutla secara masif dan berkelanjutan masih diperlukan setidaknya hingga awal November 2026. Penanganan tidak hanya diarahkan untuk memadamkan api yang terlihat di permukaan, tetapi juga memastikan api tidak kembali muncul, khususnya di kawasan gambut.

Dalam ratas tersebut, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti terlibat dalam karhutla. Penelusuran diminta dilakukan secara menyeluruh terhadap korporasi maupun perorangan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain penegakan hukum, pencegahan melalui edukasi dan pendampingan masyarakat juga menjadi perhatian. Pemerintah bersama TNI dan Polri diharapkan dapat memberikan dukungan, termasuk peralatan dan penyuluhan, agar aktivitas pembukaan lahan tidak memicu kebakaran.

Pemerintah juga didorong melakukan kajian bersama para ahli gambut, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk menemukan pendekatan yang lebih efektif dalam menangani karakteristik lahan gambut dan mencegah karhutla berulang.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Norsan menegaskan Pemprov Kalbar akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, TNI/Polri, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat.

“Yang kita lakukan bukan hanya memadamkan api, tetapi bagaimana api tidak muncul kembali. Karena itu, pencegahan, patroli, penegakan hukum dan edukasi masyarakat harus berjalan bersama,” katanya.

Ia menambahkan, perlindungan masyarakat, kualitas udara, keselamatan penerbangan, serta lingkungan menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla di Kalbar.

“Kita tidak boleh lengah. Seluruh kekuatan harus terus bergerak sampai karhutla benar-benar terkendali,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Plt. Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Barat, serta Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan