LBH HWCI Kalbar Desak CCTV dan Bukti Dugaan Kekerasan terhadap Mahasiswa Diamankan
Pontianak, Borneobarat.com – Lembaga Bantuan Hukum Humanity Women Children Indonesia (LBH HWCI) Kalimantan Barat mendesak Polda Kalbar dan Polresta Pontianak mengusut dugaan kekerasan terhadap sejumlah mahasiswa saat demonstrasi pada Selasa (20/10/2026).
Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap resmi yang diterbitkan LBH HWCI Kalbar pada Rabu (21/10/2026). Dugaan kekerasan itu dilaporkan terjadi di kawasan Kantor Gubernur Kalimantan Barat dan Bundaran Digulis Untan, Pontianak.
Ketua LBH HWCI Kalbar, Eka Nurhayati Ishak, menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati dan dilindungi.
Menurutnya, hak tersebut dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
LBH HWCI Kalbar menyatakan mengecam segala bentuk kekerasan terhadap mahasiswa yang sedang menyampaikan aspirasi. Lembaga tersebut juga meminta agar dugaan keterlibatan oknum organisasi kemasyarakatan dalam peristiwa itu diperiksa secara objektif dan transparan.
“Apabila benar terdapat keterlibatan oknum organisasi kemasyarakatan dalam tindakan pemukulan dan penganiayaan sebagaimana informasi yang beredar, maka perbuatan tersebut harus diusut secara objektif, transparan, dan tuntas berdasarkan alat bukti yang sah,” kata ketua HWCI Kalbar pada Kamis (22/10/226).
Dalam pernyataan tersebut, LBH HWCI Kalbar menyampaikan lima tuntutan kepada aparat penegak hukum.
Pertama, melakukan penyelidikan secara profesional dan meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan apabila persyaratan hukum telah terpenuhi.
Kedua, mengidentifikasi seluruh pihak yang diduga terlibat, baik pelaku langsung maupun pihak lain yang terbukti memiliki keterlibatan pidana.
Ketiga, mengamankan rekaman CCTV, dokumentasi video, keterangan saksi, hasil visum, serta alat bukti lainnya untuk membantu mengungkap peristiwa secara menyeluruh.
Keempat, memberikan perlindungan hukum kepada mahasiswa yang menjadi korban maupun saksi agar terhindar dari intimidasi dan ancaman lanjutan.
Kelima, menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara terbuka kepada masyarakat dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Eka juga menyoroti prinsip persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law* sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Ia menegaskan, penegakan hukum harus berlaku bagi siapa pun tanpa membedakan kedudukan maupun afiliasi organisasi.
Selain mendesak pengusutan dugaan kekerasan, LBH HWCI Kalbar mengajak mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif. Penyampaian aspirasi, menurut lembaga tersebut, harus tetap dilakukan secara damai, tertib, dan bertanggung jawab.
LBH HWCI Kalbar menyatakan akan mengawal proses penegakan hukum sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga itu menegaskan bahwa tuntutan yang disampaikan bertujuan mendorong penegakan hukum yang adil terhadap siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana.
Hingga berita ini disusun, pernyataan sikap LBH HWCI Kalbar tersebut menjadi dasar pemberitaan. Informasi mengenai kronologi lengkap kejadian, identitas pihak yang diduga terlibat, jumlah korban, serta perkembangan penanganan perkara oleh kepolisian masih perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait.
