Kalbar Raih TPAKD Terbaik, Pemerataan Akses Keuangan Jadi Tantangan Berikutnya
Jakarta, Borneobarat.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meraih penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 sebagai TPAKD Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Kalimantan. Namun, capaian tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai penghargaan, melainkan diikuti pemerataan akses layanan keuangan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan bahwa penghargaan tersebut harus menjadi motivasi untuk memperluas akses pembiayaan formal, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, serta kelompok usaha masyarakat yang masih menghadapi kesulitan memperoleh modal.
Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 di Grand Ballroom JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Kegiatan yang dibuka Presiden RI Prabowo Subianto itu mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”.
Norsan menyampaikan, keberhasilan Kalbar meraih penghargaan tersebut merupakan hasil kerja sama pemerintah daerah, regulator keuangan, dan masyarakat dalam mendorong perluasan akses layanan keuangan.
“Alhamdulillah, Kalimantan Barat berhasil menjadi yang terbaik di wilayah Kalimantan. Penghargaan ini merupakan hasil kerja sama semua pihak. Saya mengucapkan terima kasih kepada OJK Provinsi Kalimantan Barat yang telah memberikan bimbingan, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar, serta masyarakat yang turut mendukung upaya ini,” kata Norsan usai menerima penghargaan.
Meski demikian, Norsan mengingatkan bahwa capaian tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas program dan jangkauan pelayanan. Menurutnya, kemudahan mengakses layanan keuangan formal menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menekankan agar masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan modal usaha juga memperoleh kesempatan mengakses pembiayaan yang sesuai melalui program-program yang telah disiapkan pemerintah daerah bersama lembaga keuangan.
“Setelah meraih penghargaan ini, kerja kita justru harus semakin keras. Jangan sampai masyarakat masih terjerat rentenir karena kesulitan mengakses modal. Program KUM Peduli Kredit Melawan Rentenir yang telah kita luncurkan bersama Bank Kalbar dan Jamkrida harus benar-benar dirasakan manfaatnya hingga ke desa-desa di 14 kabupaten/kota,” ujarnya.
Selain memperluas akses pembiayaan, Pemprov Kalbar juga mendorong peningkatan literasi keuangan dan percepatan digitalisasi. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), fasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB), serta sertifikasi halal bagi UMKM.
Norsan menegaskan bahwa keberhasilan program perluasan akses keuangan harus dilihat dari manfaat yang diterima masyarakat, bukan semata-mata dari penghargaan yang diperoleh pemerintah daerah.
“Ini bukan soal piala, tetapi soal keadilan ekonomi. Saya ingin memastikan ekonomi kerakyatan Kalbar tumbuh tangguh, inklusif, dan menyejahterakan masyarakat. Mari kita perkuat kolaborasi dan literasi keuangan agar semakin banyak warga Kalbar memperoleh akses terhadap layanan keuangan formal,” tegasnya.
Ia berharap penghargaan TPAKD Award 2026 menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dan meningkatkan jangkauan program, sehingga akses keuangan formal semakin terbuka bagi masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
