Kuasa Hukum Terdakwa Korupsi Bandara Ketapang Duga Data Pribadi Kliennya Disalahgunakan
Pontianak, Borneobarat.com – Kuasa hukum terdakwa perkara dugaan korupsi proyek bandar udara di Kabupaten Ketapang, Eka Nurhayati Ishak, menduga data pribadi kliennya berinisial AK (32) disalahgunakan untuk mencantumkan namanya sebagai direktur sebuah perusahaan tanpa sepengetahuannya.
Dugaan tersebut mencuat setelah AK, yang sehari-hari bekerja sebagai tukang batu dan tukang rumput, mengetahui namanya tercantum dalam akta perusahaan yang berkaitan dengan perkara dugaan korupsi tersebut. AK juga mengaku tidak pernah menandatangani dokumen perusahaan sebagaimana yang dipersoalkan dalam perkara ini.
Eka mengatakan, pihaknya ditunjuk sebagai penasihat hukum AK melalui penetapan Pengadilan Negeri Pontianak. Ia menyebut kliennya berasal dari Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dan sebelumnya merantau untuk mencari pekerjaan di Kalimantan.
“Dia mengaku tidak pernah menandatangani selembar surat atau kuitansi pun yang berkaitan dengan perkara ini,” ujar Eka pada Jum’at (23/10/2026).
Menurut Eka, kliennya terkejut ketika mengetahui namanya tercatat sebagai direktur perusahaan. Ia menilai kondisi tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana identitas AK dapat tercantum dalam dokumen perusahaan yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Eka menuturkan, AK merupakan lulusan SMA yang bekerja sebagai tukang batu atau tukang rumput sebelum berangkat merantau. Ia diajak rekan-rekannya ke Kalimantan karena mendapat informasi mengenai pekerjaan di salah satu kabupaten di Kalimantan Barat.
Namun, menurut keterangan yang disampaikan Eka, pekerjaan yang dijanjikan di Kabupaten Ketapang tidak sesuai dengan kenyataan. AK justru ditempatkan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, untuk bekerja sebagai pesuruh dengan gaji Rp5 juta per bulan.
AK disebut menetap di Nunukan selama sekitar enam bulan sebelum kembali ke kampung halamannya. Beberapa bulan kemudian, ia menerima panggilan pemeriksaan dari Polda Kalimantan Barat terkait perkara dugaan korupsi proyek bandara di Ketapang.
Eka juga menyoroti keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang, menurutnya, memuat penjelasan seorang tersangka berstatus komisaris mengenai permintaan KTP AK dengan alasan berkaitan dengan statusnya sebagai pekerja di Kalimantan Barat.
Dalam keterangan yang dirujuk Eka, komisaris tersebut juga disebut pernah meminta tanda tangan AK dari Nunukan, yang kemudian difoto untuk ditiru.
Meski demikian, Eka mengatakan bahwa berdasarkan pengakuan kliennya, AK tidak pernah melakukan hal sebagaimana yang disebutkan dalam keterangan tersebut.
“Berarti terindikasi datanya disalahgunakan dan tanda tangannya dipalsukan,” ujar Eka.
Dugaan itu, menurutnya, perlu diuji melalui pembuktian di persidangan untuk memastikan asal-usul dokumen perusahaan, penggunaan identitas AK, serta keabsahan tanda tangan yang tercantum di dalamnya.
Eka berharap majelis hakim tidak hanya memeriksa perkara berdasarkan konstruksi dakwaan, tetapi juga mendalami fakta-fakta yang muncul selama persidangan, termasuk mengenai kemungkinan penggunaan identitas AK oleh pihak lain.
Ia meminta agar dugaan keterlibatan pihak-pihak yang berkaitan dengan pembuatan dokumen perusahaan, termasuk komisaris dan notaris, ditelusuri berdasarkan bukti yang sah.
“Kami berharap persidangan dapat mengungkap siapa saja yang menggunakan data pribadi klien kami dan memanipulasi tanda tangannya, termasuk keterlibatan oknum notaris dan komisaris,” pungkasnya.
Eka menyatakan, pihaknya akan berupaya membuktikan bahwa AK bukan aktor utama dan tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan.
Ia juga menegaskan pentingnya proses pembuktian yang objektif agar seluruh fakta dan peran masing-masing pihak dapat terungkap melalui mekanisme hukum.
Hingga naskah ini disusun, keterangan mengenai dugaan penyalahgunaan data pribadi dan pemalsuan tanda tangan tersebut masih merupakan pernyataan dari pihak kuasa hukum. Karena itu, diperlukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait serta penelusuran bukti persidangan untuk memastikan fakta hukum dalam perkara tersebut.
