Ketapang, Borneobarat.com – Dugaan pencaloan perkara hukum yang menyeret seorang oknum unsur pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang berinisial M menjadi sorotan. Seorang warga berinisial SD, yang mengaku dirugikan dalam perkara tersebut, melalui tim kuasa hukumnya melayangkan somasi.

Tim kuasa hukum SD, Iga Pebrian Pratama, SH dan Jakaria Irawan, mengambil langkah tersebut setelah perkara yang disebut-sebut dijanjikan dapat diselesaikan tak kunjung menemui kejelasan.

Dugaan pencaloan perkara ini mencuat setelah beredarnya rekaman suara yang disebut memuat percakapan M dengan SD. Dalam rekaman tersebut, suara yang diduga milik M disebut mencatut nama sejumlah petinggi TNI dan Kepolisian untuk meyakinkan SD bahwa perkara yang dihadapinya dapat diamankan.

Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam unggahan tersebut, SD disebut telah menyerahkan dana hingga Rp300 juta secara bertahap melalui delapan kali transaksi. Dana itu juga dikabarkan melewati rekening dua perantara, salah satunya disebut merupakan mantan sopir pribadi M.

Pihak kuasa hukum SD mengingatkan bahwa anggota DPRD tidak memiliki kewenangan untuk mengatur atau memerintahkan penghentian penyidikan suatu perkara. Penghentian penyidikan atau SP3 merupakan kewenangan aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, M membantah dugaan pencaloan tersebut. Ia berdalih dana yang ditransfer melalui rekening itu merupakan biaya resmi untuk pengurusan jasa pengacara yang dikenalnya. M juga menyatakan siap menyampaikan bukti apabila persoalan tersebut secara resmi dilaporkan ke ranah hukum.

Hingga saat ini, dugaan tersebut perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak-pihak terkait dan aparat penegak hukum. Somasi yang dilayangkan kuasa hukum SD menjadi salah satu langkah dalam menindaklanjuti persoalan yang dipersoalkan.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan