Kuasa Hukum Korban Minta Penanganan Perkara di Sambas Berjalan Objektif
Sambas, Borneobarat.com – Kuasa hukum korban dalam perkara dugaan kekerasan seksual terhadap anak meminta aparat penegak hukum menangani perkara tersebut secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur hukum. Permintaan itu disampaikan setelah Pengadilan Negeri (PN) Sambas menolak permohonan praperadilan yang diajukan RY pada Senin (12/10/2026).
Kuasa hukum korban, Eka Nurhayati Ishaq, menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses hukum agar hak-hak korban tetap terlindungi selama penanganan perkara berlangsung.
Menurutnya, perkara yang menyangkut dugaan kekerasan seksual terhadap anak memerlukan penanganan khusus dengan mengutamakan perlindungan korban, tanpa mengabaikan hak-hak pihak lain sesuai ketentuan hukum.
Ia menekankan, penanganan perkara harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual.
“Penolakan praperadilan bukanlah putusan akhir mengenai terbukti atau tidaknya dugaan tindak pidana. Karena itu, proses hukum harus tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan menjamin hak-hak korban dan tetap menghormati asas praduga tak bersalah,” kata Eka pada Selasa (13/10/2026).
Eka juga meminta aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, serta pemangku kepentingan di Kabupaten Sambas memastikan setiap tahapan penanganan perkara berjalan secara profesional dan objektif.
Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa intervensi maupun diskriminasi. Namun, keterbukaan informasi dalam penanganan perkara tetap harus memperhatikan ketentuan hukum, terutama menyangkut kerahasiaan identitas anak.
“Kami tidak meminta keistimewaan dalam penegakan hukum. Kami hanya menuntut agar hukum ditegakkan secara adil, tanpa intervensi dan diskriminasi, serta tidak mengabaikan hak korban maupun asas praduga tak bersalah,” ungkapnya.
Ia menambahkan, perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, keselamatan, martabat, dan masa depan anak harus tetap menjadi perhatian selama proses hukum berlangsung.
Penolakan permohonan praperadilan tersebut tidak dengan sendirinya menentukan terbukti atau tidaknya dugaan tindak pidana dalam perkara pokok. Penentuan mengenai kesalahan seseorang tetap harus didasarkan pada proses pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
