Maman Abdurrahman Sebut UMKM Penjual Produk Lokal Berpeluang Dapat Diskon Administrasi E-commerce 50 Persen
Pontianak, Borneobarat.com – Pemerintah mendorong penguatan usaha mikro dan kecil melalui pemberian potongan biaya administrasi sebesar 50 persen bagi pelaku UMKM yang menjual produk lokal dalam negeri melalui platform perdagangan elektronik atau e-commerce.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, kebijakan tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk membantu pelaku usaha memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan daya saing produk dalam negeri.
Menurut Maman, program tersebut menyasar pelaku usaha mikro dan kecil yang menjual produk lokal melalui platform e-commerce serta memenuhi persyaratan untuk bergabung dalam sistem Sapa UMKM.
“Dan syaratnya hanya satu, bagi usaha mikro dan kecil yang berjualan produk-produk lokal dalam negeri kita,” kata Maman pada Senin (26/10/2026).
Ia kemudian menjelaskan, pelaku usaha juga harus melakukan onboarding atau mendaftarkan diri ke dalam sistem Sapa UMKM untuk memperoleh manfaat dari program tersebut.
“Dan syarat kedua adalah onboarding masuk ke dalam sistem Sapa UMKM. Jadi nanti biar sistem yang akan melakukan pelayanan bersama dengan pihak ekosistem e-commerce,” ujarnya.
Maman menerangkan, SAPA UMKM disiapkan sebagai sistem yang mengintegrasikan berbagai layanan bagi pelaku usaha. Layanan tersebut meliputi akses pembiayaan, legalitas usaha, pemasaran, serta informasi mengenai kebijakan dan insentif pemerintah.
Menurutnya, pengembangan sistem ini juga ditujukan untuk mempermudah pelaku UMKM di daerah yang jauh dari pusat perkotaan agar dapat mengakses program pemerintah.
Ia mencontohkan kondisi wilayah Kalimantan Barat, seperti Kapuas Hulu dan Ketapang, yang memiliki tantangan jarak dalam koordinasi dan pelayanan dibandingkan dengan wilayah perkotaan.
Karena itu, pemerintah mendorong kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah agar program penguatan UMKM dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha.
Maman menegaskan, pengembangan kewirausahaan membutuhkan dukungan kebijakan yang menyeluruh, mulai dari pembiayaan, legalitas, sertifikasi, hingga akses pasar.
Pemerintah berharap dukungan tersebut dapat membantu pelaku usaha mikro dan kecil mengembangkan bisnisnya, memperluas pemasaran produk lokal, serta berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja.
