Pontianak, Borneobarat.com – Perdamaian antara para pihak dalam perkara dugaan percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat di Pengadilan Negeri Pontianak dinilai tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana. Proses perdamaian tetap perlu ditempatkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua LBH HWCI Kalimantan Barat, Eka Nurhayati Ishak, yang juga berprofesi sebagai advokat dan praktisi hukum. Menurutnya, perdamaian merupakan nilai kemanusiaan yang patut dihargai, tetapi tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan konsekuensi hukum atas suatu tindak pidana.
“Perdamaian bukanlah lawan dari penegakan hukum, dan penegakan hukum bukanlah lawan dari kemanusiaan. Keduanya harus ditempatkan secara seimbang dalam kerangka hukum yang berlaku,” kata Eka saat ditemui pada Sabtu (17/10/2026).
Eka kemudian menjelaskan, perdamaian memiliki nilai moral dan sosial karena membuka ruang bagi para pihak untuk saling memaafkan serta memulihkan hubungan. Namun, perkara pidana tidak hanya menyangkut hubungan antara korban dan terdakwa, tetapi juga kepentingan hukum yang dilindungi negara serta rasa aman masyarakat.
Karena itu, menurutnya, dampak hukum dari perdamaian harus dinilai berdasarkan jenis tindak pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesepakatan damai tidak otomatis menghentikan proses penuntutan ataupun membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana.
Ia juga menilai, perdamaian dapat menjadi salah satu keadaan yang dipertimbangkan majelis hakim dalam proses peradilan. Meski demikian, hal tersebut tidak menjamin terdakwa akan mendapatkan hukuman ringan, pidana percobaan, maupun putusan bebas.
“Penilaian tersebut harus dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, alat bukti yang sah, tingkat kesalahan, akibat perbuatan, sikap terdakwa, kepentingan korban, dan ketentuan hukum yang relevan,” jelasnya.
Menurut Eka, penerapan hukum pidana harus mempertimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ia merujuk pada semangat pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menempatkan pemidanaan tidak semata-mata sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga memperhatikan perlindungan masyarakat, pembinaan, dan pemulihan.
Meski demikian, ia mengingatkan agar perdamaian tidak langsung disamakan dengan penerapan keadilan restoratif atau mekanisme pengakuan bersalah. Setiap mekanisme memiliki dasar hukum, persyaratan, dan konsekuensi prosedural yang berbeda.
“Adanya perdamaian di ruang sidang harus dibedakan dari keputusan formal untuk menerapkan suatu mekanisme hukum tertentu. Setiap mekanisme wajib dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku,” katanya.
Eka juga menekankan pentingnya memastikan bahwa kesepakatan perdamaian dilakukan secara sukarela, tanpa intimidasi, ancaman, atau tekanan terhadap pihak mana pun. Pada saat yang sama, hak-hak terdakwa harus tetap dijamin melalui proses peradilan yang adil.
Ia menegaskan, kewenangan untuk menilai terbukti atau tidaknya dakwaan dan menjatuhkan putusan berada pada majelis hakim berdasarkan fakta persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, jaksa penuntut umum berkewajiban menjalankan proses penuntutan secara profesional.
Menurutnya, masyarakat tetap memiliki ruang untuk mengawasi jalannya persidangan. Namun, penilaian terhadap hasil perkara sebaiknya tidak mendahului putusan pengadilan.
“Perdamaian menyelesaikan konflik dalam hubungan antarmanusia. Sementara itu, proses pidana bertujuan memastikan apakah telah terjadi tindak pidana, siapa yang bertanggung jawab, dan konsekuensi hukum apa yang patut dijatuhkan sesuai peraturan perundang-undangan,” tuturnya.
Eka berharap, perkara tersebut menjadi pengingat bahwa nilai kemanusiaan dan penegakan hukum dapat berjalan beriringan. Pemaafan secara pribadi, menurutnya, tidak selalu berarti negara kehilangan kewenangan untuk menegakkan hukum demi kepentingan publik.
“Kita menghormati pihak-pihak yang memilih berdamai dan menghargai keberanian untuk saling memaafkan. Akan tetapi, kita juga harus menghormati proses peradilan, menjaga integritas penegakan hukum, dan memastikan bahwa setiap tindak pidana dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.
