BGN Kalbar Libatkan Mahasiswa dan BEM Awasi Program Makan Bergizi Gratis
PONTIANAK, – Badan Gizi Nasional (BGN) Region Kalimantan Barat (Kalbar) mendorong keterlibatan mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dalam memantau dan mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat.
Mahasiswa dinilai memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan agar program strategis nasional tersebut berjalan optimal.
Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Regional BGN sekaligus Koordinator Program MBG Kalimantan Barat, Agus Kurniawi, ia mengatakan berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa dan akademisi dalam forum diskusi menjadi bahan penting untuk penyempurnaan pelaksanaan MBG di daerah.
“ Masukan dan saran yang diberikan teman-teman mahasiswa dan akademisi benar-benar sesuatu yang bisa membuat program MBG di tempat kita lebih bagus. Mereka juga punya hak untuk mengawasi program MBG tersebut,” kata Agus pada Selasa (02/06/2026).
Ia kemudian menjelaskan bahwa, BGN membuka ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk ikut terlibat dalam pengembangan program, termasuk mendorong tumbuhnya UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok MBG.
“Harapan kami teman-teman mahasiswa bisa ikut ambil bagian dalam pelaksanaan MBG di Provinsi Kalimantan Barat, baik terkait pembentukan UMKM maupun hal lainnya,” ujarnya.
Tak hanya itu, Agus juga menjelaskan bahwa, hingga saat ini sebanyak 510 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah aglomerasi Kalbar telah memperoleh surat keputusan (SK) operasional. Namun, tidak seluruhnya telah mulai beroperasi.
Bahkan, lanjut dia, untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sejumlah SPPG juga mulai mendapatkan SK. Meski demikian, seluruh SPPG 3T masih menunggu tahapan administrasi dan instruksi operasional dari pusat.
“SPPG 3T belum ada yang beroperasional. Ada yang baru mendapatkan SK, ada yang masih menunggu virtual account, ada yang menunggu dana masuk, dan tentu menunggu instruksi operasional,” tambahnya.
Agus juga menjelaskan bahwa konsep SPPG 3T dirancang untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses oleh layanan MBG reguler. Bahkan jika dalam satu wilayah hanya terdapat sedikit penerima manfaat seperti balita, ibu hamil, atau ibu menyusui, tetap wajib dibangun satu SPPG apabila distribusi dari wilayah lain tidak memungkinkan.
“Kalau suatu wilayah tidak bisa dijangkau dari SPPG lain dan ada kategori penerima manfaat di sana, maka wajib dibangun satu SPPG,” katanya.
Sejumlah wilayah 3T di Kalbar yang saat ini telah memasuki tahap pembangunan atau persiapan operasional antara lain Pulau Maya, Karimata, Serawai, dan Embalau. Namun seluruhnya masih menunggu proses verifikasi akhir sebelum dapat beroperasi.
BGN sebelumnya telah mengajukan sekitar 710 hingga 720 titik SPPG 3T untuk Kalimantan Barat. Jumlah tersebut berpotensi bertambah apabila masih ditemukan wilayah yang belum terjangkau program MBG namun memiliki kelompok sasaran penerima manfaat.
“Jika ada daerah yang belum bisa dijangkau dan belum mendapatkan MBG, sementara terdapat penerima manfaat di sana, maka SPPG wajib ditambah dan diajukan oleh satgas kabupaten atau kota,” pungkasnya
