Dugaan Penyimpangan Dana Desa Batu Sedau pada Sejumlah Tahun Anggaran Jadi Sorotan Warga
Ketapang, Borneobarat.com – Dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa Batu Sedau, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, pada tahun anggaran 2015–2018 dan 2020 menjadi perhatian masyarakat. Warga meminta aparat penegak hukum menelusuri perkara tersebut secara menyeluruh dan memberikan kejelasan mengenai perkembangan penyidikan.
Salah seorang warga Kecamatan Manis Mata yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengatakan, rentang tahun anggaran yang cukup panjang perlu menjadi perhatian dalam proses pemeriksaan. Masyarakat berharap penggunaan anggaran selama periode tersebut dapat ditelusuri berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan penyidik.
“Kalau memang ada persoalan dalam pengelolaan Dana Desa selama beberapa tahun anggaran tersebut, semuanya harus dibuka berdasarkan hasil pemeriksaan. Jangan sampai ada bagian yang terlewat sehingga persoalannya tidak terungkap secara menyeluruh,” katanya pada Senin (2/11/2026).
Menurut warga tersebut, masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai sejauh mana proses hukum telah berjalan. Terlebih, informasi mengenai dugaan penyimpangan tersebut tercantum dalam surat keterangan resmi Polres Ketapang tertanggal 1 September 2026.
Dalam surat yang ditujukan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ketapang itu, disebutkan bahwa Saidi S.M., yang pernah menjabat sebagai Bendahara/Kaur Keuangan Desa Batu Sedau, diduga berkaitan dengan penyimpangan pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2015–2018 dan 2020.
Surat tersebut juga menerangkan bahwa perkara masih berada dalam proses penyidikan. Penyidik disebut masih menunggu hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari BPKP Provinsi Kalimantan Barat.
Setelah hasil audit diterima, penyidik merencanakan gelar perkara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan penetapan tersangka apabila bukti dan persyaratan hukum telah terpenuhi.
Warga berharap pemeriksaan tidak hanya berfokus pada aspek administrasi, tetapi juga menelusuri realisasi penggunaan anggaran serta kesesuaian antara laporan pertanggungjawaban dan kegiatan yang benar-benar dilaksanakan.
Ia juga meminta koordinasi antara penyidik dan BPKP Provinsi Kalimantan Barat dapat berjalan efektif agar proses penghitungan kerugian keuangan negara tidak menjadi hambatan berkepanjangan.
“Kami berharap persoalan ini benar-benar dituntaskan. Jangan sampai masyarakat hanya mendengar bahwa perkara masih dalam proses, tetapi tidak mengetahui bagaimana perkembangan dan tindak lanjutnya,” katanya.
Selain itu, masyarakat meminta Polres Ketapang menyampaikan perkembangan perkara yang dapat dipublikasikan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat mengetahui bahwa dugaan persoalan yang menjadi perhatian publik telah ditindaklanjuti.
Warga menegaskan, permintaan tersebut bukan berarti menghendaki seseorang langsung ditetapkan sebagai tersangka. Proses hukum, kata dia, harus berjalan secara profesional berdasarkan fakta dan alat bukti.
“Kami hanya ingin ada kepastian hukum. Jika memang ditemukan pelanggaran, tindak sesuai aturan. Jika tidak terbukti, sampaikan juga berdasarkan hasil penyidikan. Yang terpenting, persoalan ini jangan dibiarkan menggantung,” pungkasnya.
Dana Desa merupakan anggaran negara yang diperuntukkan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Karena itu, warga berharap pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan dan dugaan penyimpangan yang sedang ditangani dapat memperoleh kejelasan sesuai proses hukum.
