Kabut Asap dan Krisis Air Bersih, Gubernur Norsan Ingatkan Warga Waspadai Diare
Kubu Raya, Borneobarat.com, – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengingatkan masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya mewaspadai penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), tetapi juga potensi gangguan kesehatan akibat konsumsi air yang tidak layak.
Hal ini disampaikan Gubernur Kalbar, Ria Norsan usai meninjau lokasi Karhutla yang berada di kawasan Skunder C, Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya pada Selasa (02/9/2026).
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengatakan masyarakat harus berhati-hati dalam mengonsumsi air, terutama di tengah kondisi ketersediaan air bersih yang terbatas dan sejumlah wilayah yang mengalami air payau atau asin.
“Selain ISPA, yang kita takutkan adalah diare. Masyarakat harus berhati-hati dalam mengonsumsi air, terutama menggunakan air bersih,” kata Ria Norsan.
Menurutnya, distribusi air bersih kepada masyarakat menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi kondisi tersebut.
Norsan menjelaskan, air yang didistribusikan kepada masyarakat harus dipastikan berasal dari sumber yang layak dan tidak terkontaminasi.
Ia mengatakan air yang telah melalui proses pengolahan dan dimasak dengan baik dapat mengurangi risiko paparan bakteri.
“Kalau sudah dimasak, insyaallah bakteri-bakterinya tidak ada lagi. Yang kedua, air harus disimpan di tempat yang baik dan tidak tercemar,” ujarnya.
Selain persoalan air bersih, pemerintah saat ini juga memperkuat penanganan dampak kesehatan akibat kabut asap karhutla.
Pemprov Kalbar telah mendistribusikan obat-obatan, masker, serta vitamin ke kabupaten dan kota. Puskesmas di daerah dengan titik panas tinggi juga diminta meningkatkan kesiapsiagaan, termasuk menyiapkan layanan 24 jam dan ketersediaan oksigen.
Pemerintah juga menyiapkan rumah oksigen di sejumlah daerah untuk membantu masyarakat yang mengalami dampak paparan asap.
Norsan menegaskan penanganan dampak karhutla dilakukan secara terpadu, tidak hanya pada pemadaman titik api, tetapi juga perlindungan kesehatan masyarakat yang berada di wilayah terdampak.
