Karhutla hingga Krisis Air Bersih Jadi Bahasan Rapat Forkopimda, Ria Norsan: Kita Mitigasi dari Awal
Pontianak, Borneobarat.com, – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) membahas sejumlah persoalan yang tengah berkembang di masyarakat, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ancaman terhadap ketahanan pangan, krisis air bersih, hingga kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah perhuluan.
Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat bersama Forkopimda di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (8/9/2026).
Ria Norsan mengatakan, karhutla menjadi salah satu perhatian utama dalam rapat tersebut. Menurutnya, kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah berpotensi memberikan dampak terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan apabila tidak segera diantisipasi.
“Hari ini kita rapat dengan Forkopimda, meng-update masalah yang beredar di masyarakat kita. Yang pertama itu masalah karhutla, tadi kita bahas hingga sampai ke ketahanan pangan,” kata Ria Norsan.
Ia menyebutkan, pemerintah perlu melakukan langkah mitigasi sejak awal untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gagal panen atau puso sebagai dampak dari karhutla.
“Karhutla mungkin akan mengakibatkan ketahanan pangan. Kita mengantisipasi adanya kegagalan panen atau puso. Sehingga kita mitigasi dari awal, tadi kita sudah antisipasi bagaimana tindak pencegahannya,” ujarnya.
Selain karhutla, kondisi sungai yang mulai mengering juga menjadi perhatian pemerintah. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menghambat proses distribusi, terutama apabila debit air terus mengalami penurunan.
“Dan juga sampai masalah air sungai kita yang sudah mengering, sehingga pasukan distribusi nanti akan menghambat nantinya,” kata Norsan.
Ria Norsan juga menyoroti kondisi kualitas udara di Kota Pontianak yang terdampak kabut asap. Ia mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah.
“Jadi gini, kabut ini biar saya jelaskan, asap kita di Pontianak ini sudah di level merah, berbahaya. Jadi kalau keluar rumah pakai masker,” tegasnya.
Meski demikian, pemerintah bersama berbagai pihak terus melakukan upaya pemadaman terhadap titik api yang masih ditemukan di sejumlah wilayah, terutama Kabupaten Ketapang.
Norsan menyebutkan, jumlah titik api di Ketapang mengalami penurunan dibandingkan pagi hari. Hingga Selasa sore, tercatat 56 titik api, turun dari 73 titik api pada pagi hari.
“Upaya kita tetap terus memadamkan api yang masih banyak. Yang masih banyak itu di Ketapang, sampai tadi sore ini sudah tinggal 56 titik api dari 73 titik api tadi pagi,” ungkapnya.
Penanganan karhutla, kata Norsan, dilakukan melalui kolaborasi berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat peduli api, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat umum.
“Jadi tetap upaya kita terus berkolaborasi dengan TNI, Polri, kemudian masyarakat peduli api, Manggala Agni, termasuk mahasiswa yang ikut membantu, juga masyarakat umum yang ikut membantu. Artinya ormas dan sebagainya,” katanya.
Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen masyarakat diperlukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian dalam rapat adalah ketersediaan air bersih. Norsan menyebut sejumlah kawasan permukiman masyarakat mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
Kondisi tersebut juga terjadi pada wilayah yang sebelumnya mengandalkan layanan air leding atau PDAM. Menurut Norsan, air yang tersedia mulai mengalami perubahan kualitas dan terasa asin.
“Sudah banyak daerah ataupun pemukiman masyarakat yang jauh dari air bersih, yang tadinya menggunakan air ledeng atau PDAM, sudah mulai asin,” ujarnya.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah mendorong keterlibatan organisasi masyarakat, mahasiswa, dan kelompok masyarakat lainnya dalam membantu pendistribusian air bersih.
“Nah, jadi kita minta masyarakatlah yang mengajak, seperti dari ormas, Bala Komando, mahasiswa GMNI, mulai operasional mereka untuk memberikan masyarakat air bersih, didukung oleh pemerintah juga,” kata Norsan.
Selain persoalan karhutla dan air bersih, rapat juga membahas kondisi pasokan dan harga BBM. Norsan mengatakan, harga BBM mulai mengalami kenaikan di sejumlah wilayah perhuluan sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah.
“Untuk BBM juga kita bahas karena sudah mulai merangkak naik di daerah perhuluan,” pungkasnya.
