Norsan Dorong Tambahan Water Bombing ke Ketapang, Untuk Tangani Karhutla
Ketapang, Borneobarat.com, – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Ketapang menghadapi kendala serius dalam proses pemadaman. Sejumlah titik api berada jauh dari akses jalan dan sumber air, terutama di kawasan Pelang dan sepanjang Jalan Tanjungpura yang merupakan wilayah gambut.
Kondisi tersebut membuat pemadaman melalui jalur darat tidak maksimal. Pemerintah Kabupaten Ketapang pun meminta tambahan sarana dan prasarana, khususnya dukungan water bombing, untuk menjangkau titik-titik kebakaran yang sulit diakses personel dan kendaraan pemadam.
Bupati Ketapang Alexander Wilyo menyampaikan kebutuhan tersebut kepada Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dalam komunikasi terkait perkembangan Karhutla di wilayahnya.
“Kalau bisa minta tambahan sarana prasarana lah, Pak,” ujar Alexander kepada Ria Norsan Senin (31/8/2026).
Menurut Alexander, berbagai unsur telah dikerahkan untuk menangani kebakaran, mulai dari BPBD, Satgas perusahaan hingga relawan masyarakat. Namun, sumber daya BPBD Ketapang cukup banyak terserap karena harus menangani kebakaran di kawasan gambut dengan medan yang sulit.
“Tidak terjangkau di titik-titik yang terbakar sekarang ini, Pak. Dia ini jauh dari air, jauh dari jalan. Sehingga harus water bombing, itu Pak solusinya,” ungkapnya.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena karakter lahan gambut membuat proses pemadaman membutuhkan penanganan lebih intensif. Ketika titik api berada jauh dari akses darat dan sumber air, pengerahan armada pemadam dari darat menjadi semakin terbatas.
Menanggapi kondisi itu, Gubernur Kalbar Ria Norsan memastikan kebutuhan tambahan dukungan akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Selain tambahan armada water bombing, Pemerintah Provinsi Kalbar juga terus mengupayakan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
“Iya, betul. Ya nanti kita sampaikan,” kata Norsan.
Norsan menjelaskan, pihaknya masih meminta dukungan pemerintah pusat agar tambahan armada water bombing dapat dikirim ke Kalimantan Barat. OMC juga akan dilakukan apabila kondisi awan memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
“Masih minta bantuan di pusat, supaya dikirim lagi water bombing dengan OMC. Kalau titik awannya sudah ada, kita tetap nabur garam di sana,” jelasnya.
Untuk mempercepat dukungan tersebut, Norsan mengarahkan Pemerintah Kabupaten Ketapang menempuh jalur koordinasi melalui BNPB. Dukungan selanjutnya dapat dikoordinasikan dengan unsur TNI Angkatan Udara, termasuk Danlanud Supadio.
Norsan bahkan menyebut kebutuhan water bombing untuk Ketapang sebelumnya telah disampaikan kepada pihak terkait.
“Ketapang minta satu, segera dikirim, Pak Sidik,” kata Norsan, merujuk pada koordinasi dengan Danlanud Supadio.
Selain dukungan sarana, Norsan juga meminta Pemerintah Kabupaten Ketapang mempercepat penetapan status penanganan Karhutla. Hal itu dinilai penting agar proses pengajuan bantuan dan mobilisasi sumber daya dapat dilakukan lebih optimal.
Saat Alexander menyampaikan bahwa status penanganan masih berada pada tahap siaga, Norsan mendorong agar pemerintah daerah segera menetapkan status darurat bencana apabila kondisi di lapangan telah memenuhi ketentuan.
“Cepat tetapkan status darurat bencana, ya. Supaya lebih mudah kalau minta alat,” tegas Norsan.
Di sisi lain, Alexander mengatakan koordinasi penanganan Karhutla terus dilakukan bersama BPBD, KPH dan BMKG. Berbagai unsur juga telah dilibatkan dalam upaya pemadaman.
Namun, dengan masih adanya titik api yang berada jauh dari jalan dan sumber air, dukungan dari udara menjadi kebutuhan penting. Water bombing dinilai menjadi salah satu opsi paling memungkinkan untuk menjangkau lokasi yang sulit ditangani melalui jalur darat.
Permintaan tambahan water bombing tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat penanganan Karhutla di Ketapang. Terlebih, kebakaran yang terjadi di kawasan gambut membutuhkan respons cepat agar titik api tidak meluas dan berkembang menjadi kebakaran yang lebih sulit dikendalikan.
Pemerintah Kabupaten Ketapang kini mengandalkan penguatan koordinasi lintas lembaga serta dukungan pemerintah pusat untuk memperbesar kapasitas penanganan di lapangan, terutama terhadap titik-titik kebakaran yang tidak dapat dijangkau secara efektif melalui jalur darat.
