Norsan Minta Bupati-Wali Kota Siapkan Antisipasi Banjir dan Longsor
Pontianak, Borneobarat.com, – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meminta seluruh bupati dan wali kota meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, menyusul masuknya periode musim hujan dalam beberapa bulan ke depan.
Permintaan tersebut disampaikan Norsan saat memimpin rapat koordinasi bersama bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat, Selasa (6/10/2026). Rapat membahas langkah antisipasi menghadapi perubahan kondisi cuaca dan potensi bencana di masing-masing daerah.
Norsan mengatakan, kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalbar saat ini menunjukkan perkembangan positif. Titik panas di sejumlah wilayah disebut telah mengalami penurunan signifikan.
“Pertama kita mengecek masalah karhutla dan alhamdulillah titik api kita sangat melandai,” kata Norsan.
Meski karhutla mulai melandai, Norsan meminta pemerintah daerah tidak mengurangi kewaspadaan. Berdasarkan informasi BMKG, kondisi panas masih perlu diwaspadai, sementara pada November hingga Desember 2026 Kalbar mulai memasuki musim hujan.
“Namun walaupun sudah melandai, karena tadi di BMKG menyampaikan bahwa panas itu masih, El Nino itu masih. Kemudian disertai nanti persiapan November-Desember itu mulai musim hujan. Jadi kita juga mengantisipasi kejadian banjir dan tanah longsor serta angin kencang atau puting beliung,” ujarnya.
Norsan meminta setiap pemerintah kabupaten dan kota menyiapkan langkah antisipasi sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Menurutnya, kondisi geografis setiap daerah berbeda sehingga potensi bencana yang dihadapi juga tidak sama.
Wilayah berbukit dan pedalaman, misalnya, memiliki ancaman berbeda dibandingkan kawasan pesisir maupun daerah yang relatif datar. Sejumlah wilayah seperti Sanggau, Bengkayang dan Sintang menjadi perhatian dalam pembahasan potensi bencana di wilayah berbukit dan pedalaman.
“Nah, tadi kita sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing, sudah mempersiapkan masing-masing. Jadi kita sudah rapat, sudah kita bahas tadi. Kabupaten-kotanya harus mempersiapkan apa yang akan terjadi ke depannya,” jelas Norsan.
Selain wilayah berbukit, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap daerah yang memiliki riwayat banjir dan genangan. Norsan menyebut Sintang dan Sambas sebagai wilayah yang perlu mendapat perhatian dalam menghadapi potensi banjir.
Untuk mendukung upaya tersebut, Pemprov Kalbar juga membahas pengelolaan sungai bersama Balai Wilayah Sungai, termasuk usulan pengerukan sungai sebagai salah satu langkah mengantisipasi potensi banjir.
“Tadi kita juga sudah minta bantu dengan balai sungai untuk pengerukan dan sebagainya, tapi tadi kan dia terbatas karena DAS aliran Sungai Kapuas saja, kalau yang tidak masuk itu berarti ke provinsi,” ungkapnya.
Norsan juga menyoroti pengerukan Sungai Kapuas yang disebut telah lebih dari 10 tahun tidak dilakukan. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi peningkatan curah hujan.
Dengan koordinasi tersebut, Pemprov Kalbar meminta pemerintah kabupaten dan kota mempersiapkan langkah penanganan sejak dini agar potensi banjir, longsor, maupun angin kencang dapat diantisipasi sesuai kondisi masing-masing wilayah.
