Norsan Minta Disdikbud Kalbar Koordinasi ke Pusat soal Masa Jabatan Kepala Sekolah
Pontianak, Borneobarat.com – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalbar segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari kejelasan terkait penugasan delapan kepala sekolah di Kabupaten Landak dan Kabupaten Kubu Raya yang telah menyelesaikan masa jabatan selama dua periode.
Instruksi tersebut disampaikan Norsan saat menerima audiensi Panglima Jilah atau Pangalangok Jilah bersama perwakilan kepala sekolah di Ruang Kerja Gubernur Kalbar, Jumat (16/10/2026).
Dalam pertemuan itu, para kepala sekolah menyampaikan aspirasi agar dapat tetap mengabdi di sekolah asal. Mereka mempertimbangkan kondisi geografis wilayah pedalaman, keterbatasan akses, serta kebutuhan menjaga keberlanjutan kepemimpinan di satuan pendidikan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Norsan meminta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kalbar, Syarif Faisal, segera berkoordinasi langsung dengan pemerintah pusat untuk memperoleh kejelasan mengenai kebijakan yang berlaku.
“Saya sudah perintahkan Plt Kadis Dikbud untuk segera berkoordinasi langsung dengan Pemerintah Pusat. Kita cari solusi terbaik. Saya minta hasilnya segera dilaporkan agar saya bisa segera mengambil keputusan demi keberlangsungan pendidikan di daerah,” tegas Norsan.
Norsan juga meminta para kepala sekolah tetap menjalankan tugas secara maksimal sembari menunggu tindak lanjut sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, keberlangsungan pelayanan pendidikan harus tetap menjadi perhatian, terutama di wilayah pedalaman yang menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan akses.
Sementara itu, Panglima Jilah menyampaikan aspirasi para kepala sekolah sekaligus meminta perhatian pemerintah daerah terhadap penerapan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah.
Pemprov Kalbar berupaya mencari solusi dengan mempertimbangkan aspirasi para pendidik dan ketentuan perundang-undangan. Hasil koordinasi dengan pemerintah pusat akan menjadi salah satu bahan pertimbangan sebelum keputusan lebih lanjut diambil.
Hingga saat ini, belum ada keputusan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut mengenai kelanjutan penugasan delapan kepala sekolah itu.
