Rujuk KUHP Nasional, Advokat Diah Savitri Soroti Tujuan Pemidanaan yang Humanis
Pontianak, Borneobarat.com – Perdamaian dalam perkara dugaan percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat di Pengadilan Negeri Pontianak menjadi perhatian dari perspektif tujuan pemidanaan dalam hukum pidana nasional. Advokat Diah Savitri menilai, penegakan hukum perlu mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, perlindungan masyarakat, dan nilai-nilai kemanusiaan.
Menurut Diah, hukum pidana tidak semata-mata bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memperhatikan aspek pembinaan, penyelesaian konflik, dan pemulihan. Kendati demikian, perdamaian antara korban dan terdakwa tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana.
“Perdamaian bukan berarti menghapus hukum, dan penegakan hukum bukan berarti menutup pintu kemanusiaan,” kata Diah pada Minggu (18/10/2026) saat ditemui.
Ia kemudian merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 51 dan Pasal 54, yang mengatur tujuan pemidanaan serta pertimbangan dalam menjatuhkan pidana.
Diah juga menjelaskan, tujuan pemidanaan perlu dipahami secara menyeluruh dengan tetap memperhatikan kepentingan korban, hak terdakwa, serta perlindungan masyarakat. Menurutnya, pendekatan yang humanis bukan berarti mengesampingkan hukum, melainkan memastikan penegakan hukum berjalan secara adil dan proporsional.
Namun, ia mengingatkan bahwa perdamaian dalam persidangan harus dibedakan dari penerapan mekanisme hukum tertentu, seperti keadilan restoratif maupun pengakuan bersalah. Setiap mekanisme memiliki dasar hukum, persyaratan, dan konsekuensi prosedural yang berbeda.
Karena itu, penerapan mekanisme perdamaian dalam perkara dugaan percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat perlu dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kesepakatan damai tidak otomatis menentukan berat-ringannya pidana ataupun hasil akhir perkara.
“Dukungan terhadap perdamaian harus tetap berjalan seiring dengan penegakan hukum yang profesional, objektif, dan sesuai prosedur,” tuturnya.
Diah juga menekankan pentingnya menghormati independensi majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Setiap putusan harus didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, proses peradilan yang humanis harus tetap menjamin perlindungan hak korban sekaligus menghormati hak terdakwa. Dengan demikian, nilai kemanusiaan dapat menjadi bagian dari penegakan hukum tanpa menghilangkan prinsip pertanggungjawaban pidana.
“Keadilan yang bermartabat adalah ketika hukum ditegakkan secara tegas, hak korban tetap terlindungi, hak terdakwa tetap dihormati, dan perdamaian tidak kehilangan makna kemanusiaannya,” ungkap Diah.
Ia berharap, proses peradilan dapat mencerminkan keseimbangan antara ketegasan hukum dan penghormatan terhadap martabat manusia. Menurutnya, setiap keputusan harus memiliki dasar hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita mendukung proses peradilan yang humanis, sekaligus memastikan bahwa setiap keputusan memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
