Warga Jalan TPI Kumpulkan Tanda Tangan, Minta Dua Pemda Selesaikan Sengketa Wilayah
Pontianak, Borneobarat.com – Warga Jalan TPI, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, mengumpulkan tanda tangan sebagai bentuk penolakan terhadap isu rencana penggusuran permukiman yang berkaitan dengan persoalan batas wilayah administratif Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.
Pengumpulan tanda tangan tersebut mulai dilakukan sejak Selasa (10/11/2026). Langkah ini menjadi bentuk aspirasi warga sekaligus desakan agar Pemerintah Kota Pontianak dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya segera turun tangan menyelesaikan persoalan status wilayah yang dipersoalkan masyarakat.
Salah seorang warga terdampak, Vera, mengatakan keresahan masyarakat bermula setelah sejumlah pihak melakukan pendataan rumah warga pada Senin (9/11/2026) tanpa didahului sosialisasi maupun pemberitahuan resmi kepada masyarakat dan pengurus lingkungan setempat.
“Kami sama sekali tidak pernah diajak sosialisasi atau diberi tahu secara resmi. Tiba-tiba ada yang datang mendata rumah-rumah. Padahal seluruh administrasi kependudukan kami, seperti KTP dan bantuan sosial (PKH), semuanya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak,” ujar Vera.
Menurutnya, warga mempertanyakan munculnya klaim bahwa kawasan permukiman mereka masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Kubu Raya. Pasalnya, selama ini masyarakat mengaku tercatat sebagai warga Kota Pontianak.
Keluhan serupa disampaikan Ketua RT 004/RW 027 Kelurahan Sungai Beliung, Iswati. Ia mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan maupun koordinasi terkait pendataan rumah warga ataupun rencana penataan kawasan tersebut.
“Sebagai pengurus RT, saya sama sekali tidak diberitahu soal pendataan itu. Warga kami di sini tercatat sah sebagai warga Kota Pontianak. Rumah saya saja persis di seberang jalan kawasan ini. Jadi secara fakta lapangan, ini masuk dalam wilayah RT kami,” tegas Iswati.
Melalui pengumpulan tanda tangan tersebut, warga berharap aspirasi mereka mendapat perhatian serius dari kedua pemerintah daerah. Mereka meminta Pemkot Pontianak dan Pemkab Kubu Raya duduk bersama untuk memberikan penjelasan serta menyelesaikan persoalan batas wilayah secara transparan.
Warga juga menginginkan adanya ruang dialog dengan pemerintah sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut terhadap kawasan permukiman mereka.
Masyarakat menegaskan tidak menginginkan adanya tindakan represif maupun penggusuran sebelum status wilayah memperoleh kejelasan hukum dan warga mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan keberatan.
Bagi warga, persoalan ini bukan hanya menyangkut status administratif, tetapi juga kepastian tempat tinggal dan perlindungan terhadap masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan tersebut.
