Kasus Kekerasan Seksual Anak di Sambas Disidangkan, Agenda Perdana Pembacaan Dakwaan
Sambas, Borneobarat.com – Perkara dugaan kekerasan seksual terhadap anak perempuan berusia empat tahun di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, mulai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Sambas, Rabu (11/11/2026).
Dalam sidang perdana tersebut, majelis hakim mengagendakan pembacaan dakwaan terhadap terdakwa berinisial RY yang merupakan ayah kandung korban.
Juru Bicara PN Sambas, Akhmad Fajar Adi Nugroho, mengatakan persidangan perdana telah selesai dilaksanakan. Namun, majelis hakim memutuskan menunda persidangan hingga pekan berikutnya.
“Tadi sudah selesai sidangnya, dan Majelis Hakim menunda untuk minggu depan, karena hari ini hanya pembacaan dakwaan,” kata Adi.
Ia menjelaskan, perkara tersebut merupakan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak sehingga seluruh rangkaian persidangan akan dilaksanakan secara tertutup.
“Ini kan perkara asusila terhadap anak, dan sidang akan dilakukan secara tertutup,” tambahnya.
Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum Humanity Women Children Indonesia (LBH HWCI) Kalimantan Barat selaku kuasa hukum korban menyatakan akan terus mengawal proses persidangan melalui mekanisme hukum yang tersedia.
Ketua LBH HWCI Kalimantan Barat, Eka Nurhayati Ishak, mengatakan pihaknya meminta agar proses hukum terhadap terdakwa berjalan profesional dan mengedepankan keadilan.
Menurutnya, perkara tersebut menjadi perhatian serius tim kuasa hukum karena korban masih berusia sangat belia dan membutuhkan perlindungan khusus selama proses peradilan.
“Anak berusia empat tahun belum mampu memperjuangkan haknya sendiri. Karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan negara hadir memberikan keadilan bagi korban,” kata Eka.
Eka juga meminta Jaksa Penuntut Umum mencermati seluruh fakta persidangan dan menerapkan ketentuan hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Undang-Undang Perlindungan Anak.
Selain mengawal pembuktian perkara, LBH HWCI menekankan pentingnya pemenuhan hak korban, mulai dari pendampingan hukum, pemulihan psikologis hingga restitusi sesuai ketentuan perundang-undangan.
LBH HWCI bersama 14 orang tim kuasa hukum menyatakan akan terus mengawal jalannya persidangan.
Eka turut mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarluaskan foto, alamat, maupun informasi lain yang berpotensi mengungkap identitas korban.
Hal tersebut penting untuk menjaga privasi serta menghindari dampak sosial dan psikologis yang lebih luas terhadap anak tersebut.
