BPBD Kalbar Gunakan Banpres untuk Perkuat Peralatan Pemadam Karhutla di Daerah
Pontianak, Borneobarat.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat menggunakan sebagian Bantuan Presiden (Banpres) untuk memperkuat peralatan pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah.
Pelaksana Tugas Kepala BPBD Kalbar Ridwan mengatakan, dari Banpres sebesar Rp40 miliar yang diterima Pemerintah Provinsi Kalbar, BPBD telah menggunakan sekitar Rp2,73 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung operasional petugas sekaligus pengadaan peralatan pemadam karhutla.
“Kalau untuk masalah bantuan dari pemerintah pusat, khusus di BPBD sendiri kami hanya mengajukan ataupun menggunakan dana tersebut untuk operasional-operasional penggunaan kami,” kata Ridwan pada Selasa (6/10/2026).
Menurut Ridwan, selain membiayai kebutuhan operasional petugas di lapangan, anggaran tersebut digunakan untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) bagi mesin pompa air yang digunakan dalam penanganan karhutla.
BPBD Kalbar juga mengalokasikan anggaran untuk membeli mesin pemadam karhutla. Peralatan tersebut nantinya diserahkan atau dipinjamkan kepada kabupaten yang tidak mendapatkan Banpres secara langsung.
Empat kabupaten menjadi sasaran dukungan peralatan tersebut, yakni Mempawah, Landak, Sekadau, dan Sanggau.
“Empat kalau tidak salah saya itu yang tidak mendapat Banpres, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sanggau. Nah itu kami fokuskan untuk di kabupaten tersebut,” ujarnya.
Selain menyasar kabupaten, BPBD Kalbar juga membeli mesin pemadam untuk mendukung desa-desa tangguh bencana yang selama ini menjadi binaan BPBD.
Ridwan menegaskan, penggunaan anggaran di BPBD Kalbar difokuskan pada kebutuhan peralatan pemadam dan operasional penanganan karhutla. Sementara perangkat daerah lainnya diarahkan mengajukan kebutuhan sesuai dengan peruntukannya, termasuk untuk mendukung penanganan karhutla di kabupaten/kota lainnya.
Secara keseluruhan, dari Banpres Rp40 miliar tersebut, sekitar Rp13,16 miliar atau 32,90 persen telah digunakan oleh sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait untuk mendukung penanganan karhutla di Kalbar.
